Fajar, Satriaputra (2017) Pemisahan Piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perbankan sebagai Korporasi dari Piutang Negara (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (COVER dan ABSTRAK)
COVER dan Abstrak.docx.pdf - Published Version Download (177kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I (PENDAHULUAN))
BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (423kB) | Preview |
|
|
Text (BAB AKHIR (PENUTUP))
BAB AKHIR (PENUTUP).pdf - Published Version Download (281kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (597kB) | Preview |
|
Text (SKRIPSI FULL TEXT)
FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya diwujudkan melalui pembentukan sebuah badan usaha bernama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN memiliki usaha di berbagai bidang yang salah satunya adalah keuangan. BUMN yang menjalani usaha dibidang keuangan biasanya dalam bentuk Bank. Namun terdapat permasalahan pada BUMN Perbankan. Kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara meskipun telah dimasukkan ke dalam modal BUMN yang merupakan sebuah korporasi tetap dianggap sebagai kekayaan negara. Akibatnya terdapat campur tangan negara dalam pengurusan BUMN termasuk piutangnya. Hal ini menyebabkan permasalahan pada pengurusan piutang pada salah satu BUMN yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Akhirnya permasalahan ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada intinya MK memutuskan bahwa piutang BUMN bukan lagi bagian dari piutang negara. Putusan ini telah mengubah pengurusan piutang dari BUMN termasuk BNI. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan pengurusan piutang pada BNI Wilayah Padang sebelum dan setelah dipisahkan dari piutang negara serta akibat hal tersebut kepada BNI sendiri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dimana melakukan penelitian lapangan langsung ke BNI Kantor Wilayah Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan pelaksanaan pengurusan piutang di BNI sebelum dan setelah dipisahkan dari piutang negara. Selain itu pemisahan piutang BNI dari piutang negara ini membawa beberapa akibat terhadap BNI yaitu 1) Hasil lelang dari barang jaminan lebih baik, 2) masih mungkin dilakukan upaya restrukturisasi, 3) proses penyelesaian piutang bermasalah lebih efektif dan cepat, dan 4) penguatan prinsip korporasi pada BNI. Untuk mempermudah BNI dalam pelaksanaan pengurusan piutangnya penulis meyarankan agar BNI membuat aturan teknis bersifat internal terkait pengurusan piutangnya dan meningkatkan kinerja analis kreditnya agar tidak terjadi piutang bermasalah yang berasal dari pihak BNI. Kata Kunci : Piutang, BUMN, Korporasi
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Hj. Yulfasni, S.H., M.H. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 28 Apr 2017 03:38 |
Last Modified: | 28 Apr 2017 03:38 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/23982 |
Actions (login required)
View Item |