PELAKSANAAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

SYAIFUL, MUNANDAR (2013) PELAKSANAAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 234.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (651kB)

Abstract

Pada saat ini banyak muncul kasus tindak pidana yang tersangkanya dilakukan oleh anak, mulai dari perjudian, pencurian, pencabulan dan pembunuhan, dan lain sebagainya. Anak sebagai pelaku tindak pidana, sepantasnya diberikan perlindungan hukum oleh Negara melalui aparat penegak hukum yaitu polisi. Dalam menegakkan pelaksanaan hak anak dalam proses penyidikan, penyidik harus benar-benar memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum dimaksudkan agar hak anak tidak diintimidasi secara melawan hukum, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dapat dijalankan untuk melindungi hak dan kepentingan anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Untuk melihat mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Bagaimana cara pelaksanaan hak anak dalam proses penyidikan sebagai tersangka tindak pidana, Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui pihak kepolisian dalam pelaksanaan hak anak dalam tahap proses penyidikan, dan Bagaimanakah upaya menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan hak anak dalam proses penyidikan. Dari hasil penelitian diketahui cara penyidikan tindak pidana anak dalam pelaksanaan hak anak di Polresta Padang sudah cukup baik , penyidik Kepolisian sudah menjalankan pekerjaanya sesuai dengan semestinya dan aturan yang mengaturnya. Kendala yang ditemui pihak kepolisian dalam pelaksanaan hak anak dalam proses penyidikan di Polresta Padang hanya mengalami kendala yang sifatnya intern (Penasehat Hukum, BAPAS, opnum aparat yang nakal, tempat penyidikan) dan ekstern (dari anak itu sendiri). Upaya menanggulangi kendala yang ditemui pihak Kepolisian Polresta Padang dalam pelaksanaan hak anak dalam proses penyidikan sudah ditanggulangi secara cukup baik, antara lain pihak Kepolisian Polresta Padang sudah menyampaikan kepada pihak POLDA Sumatera Barat, dan bagi beberapa opnum polisi yang nakal sudah diberikan peringatan.

Actions (login required)

View Item