PENANGANAN PERKARA KAMPANYE HITAM DAN KAMPANYE NEGATIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Yonda, Jumayasra (2016) PENANGANAN PERKARA KAMPANYE HITAM DAN KAMPANYE NEGATIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover Dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.docx Upload.pdf - Published Version Download (698kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (447kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA. upload.pdf - Published Version Download (388kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kampanye negatif dan kampanye hitam dalam rangka memenangkan pemilihan umum sudah biasa terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kampanye negatif dan kampanye hitam yang berupa isu tentang kejelekan dan kekurangan masing-masing pasangan calon terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga menjadi informasi yang sedikit banyak akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ketentuan kampanye hitam dan kampanye negatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama ini anggapan bahwa ketentuan hukum mengenai tindakan kampanye hitam dan kampanye negatif tidak pernah diatur dalam undang-undang menjadikan tindakan tersebut terlepas dari pengawasan hukum. Tidak hanya itu, ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif masih belum konsisten dalam mengatur jalannya proses kampanye Pemilu baik dalam segi pelaksanaan maupun dari sisi penegakkan hukumnya. Penelitian ini juga meninjau sejauh mana kendala penegakkan hukum yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengolah data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta melihat bagaimana kondisi penegakkan hukumnya di lapangan. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa tindakan kampanye htam dan kampanye negatif sejatinya merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Selain itu, tindakan kampanye hitam dan kampanye negatif ini juga memenuhi unsur tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap kehormatan yang dimuat pada Pasal 310 s/d Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian penulis juga menemukan banyaknya kendala dalam proses penegakkan hukum yang berlangsung selama ini. Kendala tersebut yaitu; 1) Adanya ketidakjelasan aturan mengenai kampanye hitam dan kampanye negatif dalam Undang-Undang Pemilu, 2) Sulitnya mengumpulkan bukti dan saksi dalam pelanggaran kampanye hitam dan kampanye negatif, 3)Keterbatasan waktu proses penyidikan yang diberikan undang-undang. 4) Perbedaan pemahaman yang terjadi di antara badan yang bertanggungjawab dalam proses penegakkan hukum Pemilu.

Actions (login required)

View Item