IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG

WAHYU, FIRMANDA (2017) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (76kB) | Preview
Preview	Text (BAB I : Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI : Penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (53kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam rangka penataan kota dipengaruhi oleh keberadaan dari sektor formal dan informal. Pedagang kaki lima (PKL) adalah alternatif mata pencaharian dan merupakan salah satu bentuk kegiatan dari sektor informal yang menggunakan fasilatas umum dan dianggap menjadi masalah bagi pemerintah. Untuk dalam rangka menciptakan kondisi pasar yang tertib, bersih, indah, aman dan nyaman, Pemerintah Kota Padang telah membuat dua buah kebijakan yakni berupa peraturan daerah dan surat keputusan walikota dan dilimpahkan kepada Dinas Pasar Kota Padang. Kebijakan tersebut semakin menjadi menarik ketika masih ada dijumpai PKL yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang sudah dapat dikatakan berjalan baik. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi oleh implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh implementor terjadi pada variabel standar dan sasaran kebijakan yaitu kurang efektifnya sosialisasi. Kendala berikutnya adalah pada variabel sumberdaya yakni pada indikator sumberdaya non-manusia yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan penataan pedagang kaki lima di pasar raya padang dan keadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dinilai masih kurang. Sehingga dengan keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi pedagang belum dapat mengubah pola pikir dari pedagang tersebut. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Actions (login required)

View Item