RIZKY, FAERLY SYAH (2017) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PROMOSI LAGU PERDANA ANTARA UNIVERSAL MUSIC INDONESIA DENGAN RADIO SUSHI FM PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (Cover dan Abstrak)
cover +abstrak skripsi.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview |
|
|
Text (BAB akhir)
BAB Akhir (KESIMPULAN).pdf - Published Version Download (164kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Fulltext)
SKRIPSI UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (854kB) |
Abstract
Radio merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi untuk mengedarkan, mengumumkan atau mempublikasikan hasil karya cipta mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan promosinya Universal Music Indonesia melakukan kegiatan periklanan dengan mengadakan perjanjian dengan Radio Sushi FM. Dalam perjanjian tersebut ada wanprestasi yang dilakukan oleh Radio Sushi FM dengan tidak menyiarkan iklan selama 2 hari. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimana pelaksanaan kerjasama promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM Padang? (2) Bagaimana Perlindungan hukum dalam kerjasama promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dan Radio Sushi FM?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan yang dikaitkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini memperlihatkan (1) Pelaksanaan hak dan kewajiban pada perjanjian promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM telah menggunakan cara-cara yang diatur dalam KUH Perdata dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (2) Dalam perjanjian promosi lagu antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM, yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan, tidak mengatur adanya keadaan memaksa atau Overmacht. Maka apabila terjadi keadaan memaksa atau overmacht dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, akan dipakai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 04 Apr 2017 07:36 |
Last Modified: | 04 Apr 2017 07:36 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/23686 |
Actions (login required)
View Item |