PENGGABUNGAN ANAK PIDANA DENGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMBINAAN

ZETRI, SYAFRI HELMI (2015) PENGGABUNGAN ANAK PIDANA DENGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMBINAAN. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 421.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat, terdapat aturan yang mengatur tentang perlindungan Anak, di dalam Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak anak sangat besar dan kuat, guna mewujudkan sember daya manusia yang berkualitas demi generasi bangsa yang lebih baik, sehingga segala sesuatu yang terkait terhadap anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, anak sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menopang kelangsungan hidup. Sehingga kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, serta perlindungan dari berbagai gangguan atau marabahaya yang dapat mengancam masa depan dapat tersedia sebagaimana mestinya. Lebih lanjut Arif Gosita mengungkapkan bahwa diperlukan perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.1 Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak juga menegaskan bahwa: (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa di dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakanatau dapat menghambatpertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Peraturan perundang-undangan di atas telah menyatakan betapa pentingnya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, bahkan semenjak dari dalam kandungan sampai lahir serta perlindungan atas segala sesuatu yang dapat membahayakan tumbuh kembang dari anak tersebut. Meski perlindungan itu telah diberikan secara baik oleh pemerintah, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Actions (login required)

View Item