PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang)

M., Reyhan Sentosa (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) 1.Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (150kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) 2.BAB 1 (pendahuluan).pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir (Penutup)) 3.BAB Akhir (penutup).pdf - Published Version Download (37kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (51kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) 5.Skripsi Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (550kB)

Abstract

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi dan pembinaan anak jalanan di kota Padang, Pemerintah Kota Padang membentuk RPA (Rumah Perlindungan Anak) dibawah Dinas Sosial Tenaga Kerja yang berkapasitas hanya 60 orang saja. Di RPA ini dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan (2) Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Kasus Eksploitasi Anak Jalanan adalah salah satu nya dengan razia rutin, kemudian anak jalanan yang terjaring razia akan di interogasi dan dipanggil orangtuanya untuk diberikan teguran tertulis kepada orangtuanya, dan bagi anak jalanan yang tidak mempunyai orangtua/ wali maka setelah diproses akan di bina di Rumah Perlindungan Anak jika mereka berasal dari Kota Padang, dan mereka yang berasal dari luar Kota Padang akan dikembalikan ke Kabupaten/ Kota masing-masing. (3) Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaannya adalah pertama adalah persoalan anggaran, kemudian sulitnya untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, dan belum konsistennya pemerintah dalam menanggulangi polemik ini dibuktikan dengankurangnyakoordinasidenganinstansikepolisianterkaitdenganterjadinyapelanggaranPasal 76I Undang-Undang No.35 Tahun 2014 TentangPerlindunganAnak.

Actions (login required)

View Item