SANKSI HUKUM TERHADAP YAYASAN APABILA TIDAK MELAKSANAKAN PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

AMIROEL, OEMARA SYARIEF (2015) SANKSI HUKUM TERHADAP YAYASAN APABILA TIDAK MELAKSANAKAN PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN. Masters thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 482.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Pertama bagaimanakah kedudukan yayasan yang akta pendiriannya belum disesuaikan dengan undang – undang nomor 16 tahun 2001 jo undang – undang nomor 28 Tahun 2004 dan, Kedua bagaimanakah sanksi hukum terhadap yayasan apabila tidak mengubah akta pendirian setelah keluarnya undang-undang yayasan. untuk membahas rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai dengan studi kepustakaan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa sanksi hukum apabila yayasan tidak melaksanakan perubahan akta pendirian setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan maka yayasan tersebut, tidak dapat mempergunakan kata "Yayasan" di depan namanya. Kata Kunci : Sanksi, Yayasan.

Actions (login required)

View Item