AKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

Annisa, Afrileni (2017) AKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover) 1.cover.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2.bab 1.pdf - Published Version Download (341kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 3.bab 5.pdf - Published Version Download (216kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. daftar putaka.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Fulltext) 5.full text2.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (684kB)

Abstract

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pusat terhadap pemerintahan daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 yang berbunyi : “Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.” Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Dalam peraturan Menteri Dalam Negri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain berupa pemberian pedoman system dan 2 prosedur pengelolaan keuangan daerah, mencakup tatacara penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Diantara Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan, dengan adanya system dan prosedur tersebut, setiap SKPD/SKPKD diharapkan mampu mengelola keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mewujudkan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan, serta aparatur pemerintahannya, dalam menggali dan menggelola keuangan tersebut sesuai dengan potensi daerah masing – masing. Dari pendapatan asli daerah di Kabupaten solok, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, ideal, diprioritaskan. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin ketentuan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang – undang ini mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 108 Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 objek retribusi dikelompokkan menjadi tiga yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu.Berdasarkan UU dan PP tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis 3 pajak dan retribusi secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dengan pusat terjadi ketimpangan yang relative besar. Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan pajak yang di punggut daerah hanya sekitar 3,45 % dari total penerimaan pajak (pajak pusat dan daerah ). Demikian juga distribusi pajak daerah antar daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat. Setiap pembayaran pajak memberikan kontribusi atas jasa – jasa pelayanan yang di selenggarakan oleh pemerintah, tetapi pembayarnya tidak menerima kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati. Dalam beberapa kasus jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dibiayai dengan pungutan pajak, namun pada jasa pelayanan umum lainnya dibiayai melaui pungutan retribusi menerima kontraprestasi langsung berupa jasa – jasa pelayanan yang telah disediakan atau dibuat untuk itu. Namun, dalam praktek perbedaan – perbedaan ini menjadi kabur atau tidak jelas.

Actions (login required)

View Item