PENGATURAN PEMBERIAN SUAKA POLITIK (ASYLUM) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

GIANINDA, AUDRINE SUGIANTO (2015) PENGATURAN PEMBERIAN SUAKA POLITIK (ASYLUM) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 473.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (818kB)

Abstract

Asylum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya. Alasan diberikannya suatu perlindungan tersebut adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, diskriminasi ras, politik, agama dan sebagainya. Pemberian suaka merupakan atribut kedaulatan dari suatu negara.Selain itu, Hukum internasional jelas mengakui adanya pemberian suaka dengan adanya beberapa instrumen hukum internasional yang berbicara mengenai kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan menjaga hak asasi manusia tidak hanya terhadap warga negaranya saja melainkan juga terhadap warga negara asing dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum internasional. Peraturan internasional mengenai suaka tidak secara tegas mengatur batasan-batasan pemberian suaka, belum bersifat universal, dan masih didasarkan pada kebijakan negara yang bersangkutan semata. Hal ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari pemberian suaka, Diantaranya anggapan bahwa pemberian suaka merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan dianggap sebagai tindakan intervensi. Pemberian suaka yang didasarkan pada kebijakan negara dirasakan bersifat sangat politis dan bukan merupakan suatu keharusan dalam melindungi hak asasi manusia. Sehingga pemberian suaka ini terkadang bersifat subjektif, bukan didasarkan kepada kewajiban internasional suatu negara dengan memberikannya kepada seseorang yang berdasarkan hukum internasional layak diberikan suaka. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan suaka. Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan hukum nasional yang mengatur tentang pemberian suaka kepada warga negara asing yang meminta perlindungan ke wilayah territorial Indonesia, pada kenyataannya pengaturan hukum tersebut belum efektif.

Actions (login required)

View Item