PENERTIBAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA BARBER SHOP DI KOTA PADANG

andrian, andrian wahyu putra (2017) PENERTIBAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA BARBER SHOP DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) COVER.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
Preview	Text (bab i) BAB I.pdf - Published Version Download (232kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB IV.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (751kB)

Abstract

PENERTIBAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA BARBER SHOP DI KOTA PADANG ( Andrian Wahyu Putra, 1110113147, Hukum Administrasi Negara (PKVIII), Pembimbing Dr. Khairani, SH.,MH dan Hendria Fitrina, SH.,MH ) ABSTRAK Barber Shop merupakan salah satu usaha yang diminati di Kota Padang, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Barber Shop yang telah berdiri di Kota Padang. Untuk mengendalikan kegiatan usaha yang dilakukan Barber Shop yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan tersebut perlu dilakukan adanya penataan perizinan dalam bentuk Izin Gangguan yang bertujuan untuk mengantisipasi segala permasalahan mengenai gangguan akibat kegiatan usaha tersebut yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. Pada Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan menyebutkan apabila suatu kegiatan usaha yang tidak memiliki izin gangguan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat diberikan sanksi penegakan hukum berupa penutupan tempat usaha. Izin Gangguan ini dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang yang merupakan salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan surat izin usaha. Namun fakta yang ditemui dilapangan tidak ada satupun kegiatan usaha tersebut yang mendaftarkan kegiatan usahanya keapada Dinas BPMP2T Kota Padang. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap Usaha Barber Shop di Kota Padang dan bagai manakah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam penegakan hukum terhadap usaha tersebut. metode yang gunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang berwenang dalam melakukan tindakan pengawasan dan penertiban kegiatan usaha tersebut adalah Dinas BPMP2T Kota Padang yang dibantu oleh Dinas Satpol PP Kota Padang. Namun dikarenakan kurang koordinasi kedua instansi Pemerintah tersebut maka pengawasan maupun penegakan hukum terhadap kegiatan usaha tersebut tidak maksimal. Disarankan agar kedua instansi tersebut dapat melakukan koordinasi yang baik agar tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengawasan, Barber Shop.

Actions (login required)

View Item