PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK YANG TERKAIT DENGAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Rinrani, Patrisia (2017) PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK YANG TERKAIT DENGAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir) 3.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (859kB)

Abstract

Tujuan perkawinan tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, sehingga berdampak terjadinya perceraian. Khusus untuk Warga Negara yang beragama Islam, perceraian baru dapat dikatakan sah apabila telah ada putusan Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak, Pengadilan Agama dalam memutuskan perceraian selalu mempertimbangkan dan memutuskan tentang nafkah istri dan nafkah anak setelah terjadinya peceraian. Meskipun begitu, pada kenyataannya istri dan anak tidak mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan putusan yang ada. Sehingga terhambatnya pelaksanaan putusan perceraian tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tesis ini. Adapun permasalahannya yaitu:1.Bagaimana pelaksanaan putusan perkara cerai talak yang terkait dengan nafkah istri dan anak bagi PNS dan bagi Non PNS di Pengadilan Agama Padang?2.Apa saja akibat hukum yang dibebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan?. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Padang. Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa; Pertama, Untuk pihak suami yang berstatus PNS, pada pelaksanaannya, putusan no. 680/Pdt.G/2013/PA.Pdg nafkah anak jumlahnya tidak lagi diberikan sesuai dengan putusan, gaji mantan istri tidak lagi diberikan. Padahal dalam PP no. 10 tahun 1983 jo. PP no. 45 Th 1990 dan SE Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983, hak mantan istri tersebut tidak berakhir meskipun mantan suami yang seorang PNS telah menikah lagi. Dan untuk yang berstatus Non PNS, putusan nomor: 294/Pdt.G/2013/PA.Pdg dalam pelaksanaannya tidak memberikan nafkah anak sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan dalam putusan perceraian tersebut.; Kedua, Akibat hukum yang dibebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan nomor 680/Pdt.G/2010/PA.Pdg, 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg dan 0294/Pdt.G/2013/PA.Pdg adalah; nafkah tertinggal; nafkah iddah; uang mut’ah; dan nafkah anak. Kata Kunci: Putusan Perceraian, Cerai Talak, Nafkah

Actions (login required)

View Item