SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA

Herid, Herza (2023) SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kehidupan modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internet nasional. Dengan adanya internet siapapun dapat mengakses apapun dimanapun mereka berada. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu kemudahan bagi kita. Namun tentu ada sisi negatifnya pula, dengan internet siapapun dapat mengakses mengenai pornografi. Sementara di Negara Indonesia mengenai pornografi sangat bertentangan dengan adat dan budaya. Pornografi melalui dunia maya semakin marak terjadi karena didukung dengan semakin banyaknya situs pornografi yang bebas diakses secara gratis oleh siapapun, sehingga rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah peraturan perundang-undangan indonesia mengatur tentang kejahatan pornografi? 2) Bagaimanakah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik website pornografi? Metode penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai pornografi yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat dalam Pasal 27 ayat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat dalam Pasal 4. 2). Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pemilik website pornografi yaitu tertera pada Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 .Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan saran agar pemerintah dapat mewujudkan suatu kebijakan formulasi yang mencerminkan pertanggungjawaban pidana pemilik website pornografi menurut hukum pidana Indonesia serta diharapkan agar pemerintah dapat membuat secara eksplisit dalam perumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terkait dengan website pornografi karena inimerupakan tindak pidana baru ataupun membentuk undang-undang baru yang mengatursecara jelas dan rinci mengenai tindak pidana pemilik website pornografi. Kata Kunci :Sanksi Pidana, Pornografi, Website.

Actions (login required)

View Item