DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Athoriq Rheza, Alamsyah (2023) DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Terdapat korelasi antara praktik demokratisasi internal partai politik dengan proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat luas karena demokrasi internal merupakan prasyarat yang harus dilakukan agar demokrasi dapat diwujudkan. Dalam proses rekrutmen, partai politik diharuskan melakukan rekrutmen secara demokratis, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 29 Undang-Undang Partai Politik. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu yang pertama adalah bagaimana bentuk pengaturan demokrasi internal partai politik dalam penentuan calon kepala daerah? Lalu rumusan kedua yaitu bagaimana perbedaan demokrasi internal partai politik dalam penentuan calon kepala daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dari hasil penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa pengaturan demokrasi internal partai dalam penentuan calon kepala daerah Pasal 29 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa partai politik berhak melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia. Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang peran partai politik dalam pengaplikasiannya sangat diperlukan guna memberikan wadah serta sebagai kendaraan politik bagi para calon kepala daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tidak memberikan petunjuk secara rinci tentang apa dan bagaimana suksesi kepemimpinan yang demokratis tersebut, dan justru menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing parpol untuk mengaturnya secara internal dalam AD/ART. Sedangkan perbedaan demokrasi internal partai politik terlihat implementasi rekrutmen anggota partai dalam proses penentuan calon kepala daerah ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup, ada yang demokratis dan ada yang tidak demokratis.

Actions (login required)

View Item