penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap pengusaha atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan dalam bidang upah di provinsi sumatera barat

Karenina, Cantiqa (2023) penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap pengusaha atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan dalam bidang upah di provinsi sumatera barat. Masters thesis, universitas adalas.

	Text (Cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (bab I) (Bab I).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Kesimpulan dan saran) (Kesimpulan dan saran).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (387kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) tesis, karenina cantiqa, 2120112014.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (489kB) | Request a copy
	Text (full tesis) tesis, karenina cantiqa, 2120112014.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha atau pihak di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP, Undang-undang ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Salah satu tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yaitu mengenai upah minimum, dengan ancaman saksi pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 4 Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp400.000.000,. Pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk terlaksananya hukum ketenagakerjaan tersebut maka Undang-undang mengatur mengenai penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah, pertama. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Barat dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan di bidang upah?. Kedua. Bagaimana koordinasi penyidikan pidana ketenagakerjaan antara PPNS Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Sumatera Barat dengan Penyidik Kepolisian?, dan ketiga. Apasaja Kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerjanya tidak maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama. Sebelum dilakukannya penyidikan, PPNS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan, selanjutnya yaitu pemeriksaan, pemeriksaan terdiri atas 4 yaitu: pemeriksaan pertama, berkala, khusus dan pemeriksaan ulang. Jika terdapat temuan tindak pidana salah satunya di bidang pengupahan maka PPNS Ketenagakerjaan wajib membuat nota pemeriksaan I dan nota pemeriksaan II jika tidak berhasil maka selanjutnya PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Laporan Kejadian untuk mendapatkan surat tugas yang berguna untuk penyelidikan berlangsung. Kedua penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Korwas polri, koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Korwas polri yaitu pada saat penangkapan langsung, penggeledahan, dan melakukan penahanan. Ketiga, Masih adanya tumpang tindih dari UU terkait upah, kurangnya biaya, masih kurangnya administrasi evaluasi dari pemerintahan Kata Kunci : Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Upah

Actions (login required)

View Item