PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENGELOLAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

Nadiva, Salsabilla Azzahra (2023) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENGELOLAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (84kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (BAB 6 Penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (66kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup di Sumatra Barat belum menujukkan peran pemerintahan daerah dalam kerangka check and balances. Urgensi pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Program Unggulan Pemerintah Daerah Sumatra Barat menjadi fokus persoalan lingkungan hidup yang memerlukan pengawasan dalam penyelenggaraannya. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy) dan tersedianya tempat pengolahan limbah B3 didukung melalui tiga program pendukung yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Limbah B3, dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatiha, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan memiliki kewenangan berupa fungsi pengawasan untuk mengontrol penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terutama pada ketiga program pendukung program unggulan mulai dari aspek pembentukan program, penganggaran program, hingga pelaksanaan program. Tujuan penelitian ini ingin melihat tindak lanjut DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap program kebijakan lingkungan yang sudah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan Lima Aspek Pengawasan dalam Teori Kekuasaan Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumatra Barat dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup pada tiga program pendukung secara keseluruhan berjalan baik. Namun dalam pengawasan tahap awal, pertimbangan atas penentuan program dan penganggaran tidak begitu signifikan. Kemudian pengawasan DPRD terhadap Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat secara politis kurang optimal dibanding pengawasan terhadap Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Limbah B3. Hal ini dikarenakan DPRD terlalu fokus pada penitipan pokir di program tersebut.

Actions (login required)

View Item