PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI BERUPA TANAH DI NAGARI ANDALEH KABUPATEN TANAH DATAR

Heru Dwifa, Ramadhan (2023) PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI BERUPA TANAH DI NAGARI ANDALEH KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (546kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang tidak mudah dipecahkan dan harus diselesaikan secara hati-hati. Harto pusako tinggi adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Pemanfaatan harto pusako tinggi harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh kaum yang bersangkutan,yang menjadi masalah tanah ulayat (pusako tinggi) tidak dapat dimanfaatkan oleh suku atau kaum lain berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah ulayat dan pemanfaatanya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pengelolaan harto pusako tinggi pada masyarakat di Nagari Andaleh, 2) Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan harto pusako tinggi berupa tanah di Nagari Andaleh, 3) Bagaimana penyelesaian sengketa harto pusako tinggi di Nagari Andaleh. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis-empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan populasi dan sampel, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harto pusako tinggi dikelola berdasarkan pengelolaan saparuik dan dikelola berdasarkan pemberian hibah yaitu lapeh dan baaleh faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusaka tinggi di Minangkabau disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu adanya claim sepihak antar suku yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah dari suku mereka, tidak adanya kekuatan hukum yang melekat pada tanah yang disengketakan karena tanah yang menjadi objek tidak memiliki sertifikat tanah, ketidaktahuan mamak mengenai tanah harto pusako milikinya dengan jelas, dan adanya pemberian Hibah yang membuat timbulnya rasa memiliki tanah untuk menguasai seutuhnya, sehingga atas hal tersebut akan memunculkan perselisihan dikemudian hari, dan apabila terjadi penyelisihan maka dapat diselesaikan melalui rapat petinggi suku yang bersangkutan dan apabila tidak selesai dapat melalui Kerapatan Adat Nagari hal ini sesuai dengan cara penyelesaian sengketa melalui KAN berlaku berdasarkan Surat Eadaran No.W3.DA.HT.04.02 – 3633 tanggal 27 Mei 1985 dan Surat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau No. 07/LKAAM – SB/VI-85 tanggal 10 Juli 1985, apabila tidak mencapai kata sepakat dapat mengajukan ke pengadilan. Pada sampel kedua penyelesaian sengketa melalui rapat para petinggi kaum. Kata kunci : Aspek Hukum, Sengketa Pusaka Tinggi, Kerapatan Adat Nagari.

Actions (login required)

View Item