DEGRADASI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PROSES SELEKSI HAKIM KONSTITUSI

Husnul Hayati, Lufitra (2023) DEGRADASI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PROSES SELEKSI HAKIM KONSTITUSI. Diploma thesis, Fakultas Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (133kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu menggantinya dengan Guntur Hamzah menimbulkan perdebatan antara DPR dan akademisi. Lantaran alasan DPR untuk melakukan penggantian hakim konstitusi tersebut tidak berdasar pada hukum yang jelas atau inkonstitusional. Seringnya hakim konstitusi Aswanto manganulir produk undang-undang buatan DPR menjadi alasan terjadinya pergantian tersebut. Hal ini terkesan sebagai bentuk campur tangan politik, karena DPR seolah-olah menjadikan hakim yang diusulkannya harus menuruti kehendaknya sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi. Upaya ini terkesan menghilangkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan menimbulkan sebuah intervensi kepada hakim konstitusi. Hakim konstitusi nantinya dipastikan hanya akan memutus perkara sesuai dengan kehendak lembaga pengusul. Jika berani bertindak sebaliknya akan diberhentikan oleh lembaga pengusul dan mempengaruhi kemandirian hakim konstitusi dalam menyelesaikan perkara-perkara konstitusional. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pertama, bagaimana proses seleksi hakim konstitusi yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut Peraturn perundang-undangan. Kedua, Apa saja yang dapat menimbulkan degradasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi? Ketiga, Apakah proses seleksi hakim konstitusi dapat mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme seleksi hakim konstitusi menurut Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel dan seorang hakim konstitusi harus memenuhi kriteria yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Kedua, Konstitusi membuat adanya keterlibatan dua lembaga lainnya dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang dapat menjadikan kemandiriannya masih rentan digoyahkan. Serta ketidakseragaman dan tidak konsisten yang menjadi kelemahan sistem seleksi hakim konstitusi menyebabkan lahirnya hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran sehingga menurunkan kualitas kemerdekaan kekuasaan kehakiman; Ketiga, Mekanisme seleksi hakim konstitusi berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena mekanisme seleksi menjadi akar, seleksi hakim konstitusi yang baik akan menciptakan hakim konstitusi yang berigrentitas sehingga dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Actions (login required)

View Item