PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN DI KOTA BUKITTINGGI

Ikrar, Wahyul (2023) PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN DI KOTA BUKITTINGGI. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (Bab I) BAB I OK.pdf - Published Version Download (620kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (dapus) dapus.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Wahyul Ikrar : Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Di Kota Bukittinggi Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan pengenaan pajak dalam peralihan hak milik pewarisan di Kota Bukittinggi dan Mengapa peralihan hak milik melalui pewarisan di Kota Bukitinggi dikenai pajak Penghasilan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan pengenaan pajak dalam peralihan hak milik pewarisan di Kota Bukittinggi dan untuk mengetahui dan memahami pajak penghasilan yang dikenakan dalam proses pewarisan di Kota Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data primer yang telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah berkaitan. Dari hasil penelitian penulis, Pengenaan pajak BPHTB menggunakan Self Assessment System, obyek pajak dari BPHTB khususnya pajak warisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Landasan pengenaan pajak PPh terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh yang menjadi subjek pajak adalah salah satunya Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, sedangkan pada Pasal 4 Ayat (3) UU PPh yang dikecualikan sebagai objek pajak salah satunya adalah warisan. Dari dua Pasal dalam satu Undang-undang tersebut diatas terdapat dua hal yang berseberangan dimana hendaknya Notaris/PPAT sebagai pelayan masyarakat hendaknya membantu mempermudah masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengenaan pajak dalam proses pewarisan. Kata Kunci : Peralihan hak Waris, Pajak Penghasilan, BPHTB

Actions (login required)

View Item