PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PANGAN OLAHAN KABUPATEN SOLOK

FAKHRUL, FAHMI (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PANGAN OLAHAN KABUPATEN SOLOK. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201506301456th_fahrul fahmi pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang merupakan hasil pengolahan dengan cara atau mode tertentu dari pangan baik menggunakan maupun tanpa bahan tambahan. Karena pada saat ini perkembangan dari pangan olahan sudah meningkat baik dari segi produktifitas maupun peredaranya, dimana harus ada pengawasan yang harus diberikan kepada konsumen sebagai pengkonsumsi agar terciptanya rasa aman dan kepuasan. Pemerintah dalam hal ini juga berperan sebagai Pembina dan pengawas terhadap produksi dan peredaran pangan olahan agar terpenuhinya hak-hak dan kepuasan konsumen. Ketentuan Pasal 30 ayat 1 menyatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlndungan konsumen swadaya masyarakat. Pasal 30 ayat 2 UUPK menyatakan bahwa pengawasan oleh pemerintah menurut pasal (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait. Dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan beberapa badan pemerintahan sebagai badan yang akan membina dan mengawasi pengolahan dan peredaran pangan olahan agar terjaganya keamanan dan konsumen. Pada pelaksanaanya akan banyak timbul masalah terkait tentang pangan olahan baik dari segi pengolahan maupun peredaranya sehingga tidak terciptanya rasa aman bagi konsumen maka dari itu haruslah diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat dari pemerintah. Adapun masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pangan olahan dan pengawasan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam peredaran makanan olahan di Kabupaten Solok? 2) Apa-apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam perlindungan terkait peredaran pangan olahan di Kabupaten Solok dan cara mengatasinya?. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa ; 1) Dapat diketahui bentukbentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran pangan olahan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait 2) Banyak ditemukan kendala dalam pengawasan peredaran pangan olahan diantaranya sumber daya manusia, kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang standar mutu pangan olahan yang baik, kurangnya dana untuk pembinaan berkala, teknologi yang masih belum baik serta pengawasan yang belum maksimal. Menurut penulis setelah melakukan penelitian diperlukan pembinaan dan pengawasan yang maksimal untuk pengawasan peredaran pangan olahan tersebut dan belum adanya sanksi tegas yang pernah dilaksanakan selain sanksi tertulis apabila ada terjadinya suatu pelanggaran dalam peredaran pangan olahan.

Actions (login required)

View Item