PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS TANAH BEKAS LAPANGAN TERBANG NAGARI GADUT)

MUHAMMAD, KEVIN YADES (2023) PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS TANAH BEKAS LAPANGAN TERBANG NAGARI GADUT). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (836kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf Download (201kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf Download (387kB)
	Text (FULL SKRIPSI) FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, merupakan suatu landasan konstitusional dalam pemberlakuan kebijakan agraria. Sengketa tanah yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut telah membuat masyarakat kehilangan hak-nya untuk mengelola tanah dan melakukan perbuatan hukum di atas tanah tersebut. Melalui reforma agraria yang telah diakomodir dalam Perpres 86/2018, memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah penyelesaian sengketa pertanahan. Penyelesaian sengketa adalah upaya guna memberikan kepastian hukum atas tanah dan guna menjaga ketertiban di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini tentang (1) Bagaimana kondisi dan penyebab sengketa pertanahan yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut ? (2) Bagaimana status Tanah Negara pada tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut ? (3) Bagaimana pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui reforma agraria di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut?. Guna menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris terhadap keadaan yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis melalui metode analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab sengketa di atas tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut diakibatkan oleh Surat dari Komandan Lanud Sutan Syahrir yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Kantah Kabupaten Agam, yang menegaskan dan mengakibatkan terhentinya administrasi pertanahan serta masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan hukum di atas tanah tersebut. Status tanah tersebut adalah tanah negara dan telah teregistrasi dalam IKN dan SIMAK BMN, akan tetapi apabila merujuk pada PP 8/1953 dan PP BMN status tanah negara dapat dicabut karena tanah tersebut tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya. Pola yang digunakan dalam penyelesaian sengketa di atas tanah ini adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat Nagari Gadut dalam GTRA serta kepanitiaan IP4T di atas tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Primary Supervisor:	Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. dan Romi, S.H., M.H.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	S1 Ilmu Hukum
Date Deposited:	29 Aug 2023 02:34
Last Modified:	29 Aug 2023 02:34
URI:	http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/211094

Actions (login required)

View Item