Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Millata, Salami (2023) Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Judul dan Abstraks Skripsi.pdf - Published Version Download (546kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (459kB)
	Text (BAB 6 Kesimpulan dan Saran) BAB VI Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (Skripsi full text) Skripsi fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Tujuan Penelitian. Kebijakan PMK nomor 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sudah diterapkan selama 5 tahun, namun di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 baru terlaksana untuk jenis jabatan perawat dan belum terlaksana untuk seluruh jabatan fungsional kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023. Metode. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Dipilih 11 informan berdasarkan purposive sampling. Indikator yang diteliti merupakan faktor implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis data menggunakan content analysis. Hasil. Kebijakan uji kompetensi sudah dikomunikasikan dengan baik oleh implementor. Sumber daya implementasi kebijakan sudah cukup memadai, walaupun tim penguji uji kompetensi masih kurang dan masih banyak yang belum memiliki sertifikat, serta dana anggaran untuk uji kompetensi masih terbatas. Disposisi berupa komitmen telah dimiliki oleh implementor dan sudah didukung oleh pemberian insentif. Struktur birokrasi berupa SOP sudah ada dan fragmentasi telah dilakukan sesuai SK, berjenjang dari hirarki tertinggi. Dalam penyelenggaraannya masih terkendala karena staf pengelola web belum memperoleh pelatihan & pelaksanaan ukom secara daring. Kesimpulan. Implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota sudah sesuai dengan PMK nomor 18 tahun 2017 namun belum optimal, terutama pada sumber daya. Dinkes diharapkan dapat memfasilitasi penguji untuk pelatihan sehingga memperoleh serifikat, serta mengevaluasi perencanaan anggaran agar dana cukup untuk penyelenggaraan uji kompetensi.

Actions (login required)

View Item