Pengaturan Hukum Indikasi Geografis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional, Regional, Dan Praktik Negara-Negara

Olivia, Theodore (2023) Pengaturan Hukum Indikasi Geografis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional, Regional, Dan Praktik Negara-Negara. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Bab I (Pendahuluan)) 2. Bab I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (311kB)
	Text (Bab Akhir (Penutup, Kesimpulan, Saran)) 3. Bab Akhir (Penutup Kesimpulan).pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (122kB)
	Text (Tugas Akhir Lengkap (full text)) 5. Tugas Akhir Lengkap (full text).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Indikasi Geografis merupakan kekuatan baru dalam dunia kekayaan intelektual karena potensi komersialisasinya yang sangat tinggi walau belum mendapat perhatian sebesar hak kekayaan intelektual lainnya. Di Indonesia Indikasi Geografis sudah diperbaharui pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk lebih selaras dengan pengaturan dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights serta mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada. Melalui pengaturan tersebut diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan monetisasi dari Indikasi Geografis dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada untuk mendorong kebangkitan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah kedudukan konsep Indikasi Geografis menurut perspektif hukum internasional, regional, dan praktik negara-negara?; (2) Mengapa Indikasi Geografis dan Merek digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama di Indonesia?; (3) Apakah peluang dan tantangan dari pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia?. Ini merupakan penelitian dengan metode normatif menggunakan pendekatan undang-undang, historis, komparatif, dan konseptual dengan beberapa wawancara kepada pihak terkait untuk mempertajam analisa permasalahan. Temuan yang dihasilkan menunjukkan Indikasi Geografis di regional Uni Eropa menganut sui generis, kemudian praktik di salah satu negara di luar Asia yaitu Etiopia menganut under trademark regime, sedangkan praktik di salah satu negara Asia yaitu Republik Rakyat Cina menganut keduanya. Di Indonesia secara teknis pengaturan Indikasi Geografis berada dalam satu perundang-undangan dengan Merek namun secara substansinya tetap bersifat sui generis. Terkait pengaturan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia kini terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dan masyarakat di daerah yaitu, pendaftaran Indikasi Geografis selain Produk Agrikultur, penggunaan logo nasional Indikasi Geografis, pendaftaran Indikasi Geografis di luar negeri, tindak lanjut pelanggaran Indikasi Geografis. Di sisi lain terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi yaitu, ketidakpahamam akan proses pendaftaran Indikasi Geografis, penggunaan ‘logo’ pada pendaftaran Indikasi Geografis, istilah ‘Pemakai Indikasi Geografis’.

Actions (login required)

View Item