STATUS HARTA KEKAYAAN BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Arnold, Eka Putra (2023) STATUS HARTA KEKAYAAN BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN. Masters thesis, Program Magister Kenotariatan.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak Arnold.pdf - Published Version Download (525kB)
	Text (Bab 1) BAB 1 ARNOLD.pdf - Published Version Download (771kB)
	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR ARNOLD.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA ARNOLD.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis Arnold Eka Putra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

STATUS HARTA KEKAYAAN BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (Arnold Eka Putra, 192012302, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 110 Halaman, Tahun 2019) ABSTRAK Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Maksud didirikan suatu Yayasan adalah untuk kegiatan Sosial yang bertujuan tidak mencari keuntungan pribadi (Private Profite). Rumusan masalah sebagaimana status harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, langkah hukum apa sajakah yang ditempuh oleh Yayasan Pendidikan PGRI untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR agar tidak dibubarkan, dan bagaimana penyelesaian sengketa tentang status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Singkronisasi Hukum artinya permasalahan yang dingkat, dibahas, dan diuraikan dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematika hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, sehingga ada langkah hukum yang diambil oleh Pendiri Yayasan lama (Yayasan Pendidikan PGRI) untuk mendirikan Yayasan baru (Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat) demi menyelamatkan Badan Usahanya (SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR) agar pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga langkah yang diambil oleh Pendiri Yayasan lama tersebut menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Akibat permasalahan yang timbul, terciptanya Gugatan Perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat didirikannya Yayasan baru tersebut oleh Pendiri Yayasan lama, dan hasil Putusan Pengadilan atas sengketa Perdata tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum baru dan tidak menyelesaikan masalah hukum yang telah ada. Kata kunci : Yayasan, Harta Kekayaan, Putusan Pengadilan

Actions (login required)

View Item