KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATERA BARAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA OLEH PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Aldi, Surya Eka Novantara (2017) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATERA BARAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA OLEH PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV penutup.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (145kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULLTEXT) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bawaslu memiliki wewenang dalam pemilu di Indonesia, kewenangan Bawaslu yang jelas terlihat yaitu pada persiapan pemilu juga menyinggung tentang pengawasan kampanye. Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan kampanye. Terlebih lagi bakal calon yang sebelumnya telah menjabat sebagai Kepala Daerah disebut sebagai petahana yang melakukannya. Beredarnya isu tentang penyalahgunaan aset Negara untuk kepentingan kampanye oleh petahana menjadi pekerjaan besar bagi Bawaslu untuk diselesaikan dengan cepat. Karena apa yang dilakukan oleh calon petahana dengan cara memanfaatkan kekuasaannya jelas-jelas memberikan keuntungan lebih bagi calon petahana dalam mendapatkan suara pada Pemilu yang diikutinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan penggunaan aset negara oleh petahana. Persoalan ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan pengawassan yang serius dari Bawaslu di Provinsi Sumbar demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Penelitian ini juga meninjau implementasi bawaslu dalam pengawasan penggunaan aset negara dalam Pemilukada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengolah data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta melihat bagaimana kondisi penegakan hukumnya di lapangan. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa kinerja Bawaslu Sumatera Barat sebagai pengawas penggunaan aset oleh petahana pada kenyataannya dewasa ini baru sampai tingkat badan yang menjadi tempat melapornya para pelapor dugaan terkait penyelewengan penggunaan aset negara. Untuk itu Bawaslu juga harus menjaga independesi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu sebagai bentuk nyata partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.

Actions (login required)

View Item