KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK GOTO PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Lidya Arini, Rahmawati (2023) KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK GOTO PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Coverj dan Abstrak.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I .pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (56kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (178kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Merek memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam dunia perdagangan, sehingga diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Merek dimana pemohon yang permohonannya diajukan dan didaftarkan terlebih dahulu, maka pihak tersebut berhak atas perlindungan merek tersebut. Namun pada prakteknya, masih terdapat pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Merek diatur jenis gugatan yang diajukan di Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada salah satu pelanggaran merek yang dianalisis oleh penulis adalah sengketa merek “GOTO” dalam Putusan Pengadilan Jakata Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt. Pst. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa merek “GOTO” dan implikasi hukum dalam penyelesaian sengketa merek “GOTO”. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan sifat penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya ketidaksesuaian kewenangan Pengadilan Niaga antara Putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/ Pn.Niaga.Jkt.Pst dengan kewenangan Pengadilan Niaga serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan banyak sengketa merek. 2) Implikasi hukum dari putusan yang tidak dapat diterima gugatannya termasuk ke dalam Niet Onvankelijk (NO). Akibat hukumnya adalah terdapat merek yang sama pada pokoknya yang berjalan bersamaan yaitu merek goto milik PT Terbit Financial Technology dengan merek goto milik PT Gojek Tokopedia Tbk. Kata Kunci : Pengadilan Niaga, Merger, Kesamaan Merek Dagang

Actions (login required)

View Item