STUDI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (KAJIAN PERBANDINGAN URGENSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI SUMATERA BARAT)

Serena, Eka Ananda Puteri (2023) STUDI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (KAJIAN PERBANDINGAN URGENSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI SUMATERA BARAT). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Partai politik yang merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu salah satu fungsi dari sebuah partai politik adalah memberikan Pendidikan politik sebagai pencerdasan kepada masyarakat secara umum atau pun kepada kader sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf A UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana pentingnya pendidikan politik dilakukan oleh Partai Politik sebagai perintah Undang-Undang?. Kedua, Bagaimana Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Barat mengimplementasikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data premier, sekunder, dan tersier, dan penelitian dilakukan dengan teknik field research atau penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa Pendidikan politik merupakan amanat Undang-undang sebagai suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh partai politik karena salah satu fungsi dari partai politik adalah pencerdasan. Di Sumatera Barat Pendidikan Politik menurut Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera dipandang sama sebagai suatu pencerdasan namun diimplementasikan dengan cara yang berbeda. Menurut Partai Golkar Pendidikan Politik dipahami sebagai pencerdasan namun dilakukan pada waktu strategis yakni menjelang pemilu. Jika dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera memandang Pendidikan politik sebagai sarana pencerdasan yang harus diberikan sejak dini kepada masyarakat dan kader dan dilakukan secara struktural.

Actions (login required)

View Item