ANALISIS YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Rara Melly, Setria (2023) ANALISIS YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (Bab IV Pentup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Masih minim pengetahuan masyarakat tentang sejauh mana batasan yang dimiliki orang lain dalam berkomentar dan menyebarkan informasi melalui media sosial sehingga tidak sedikit berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik dimana termasuk kedalam kategori penghinaan berdasarkan BAB XVI KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE. Seperti pada kasus Putusan No. 218/Pid.Sus/2020/PnPdg tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hal ini yaitu whatsapp group. Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dikarenakan menurut hakim terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada putusan No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pdg. 2. Bagaimana penerapan pembuktian oleh majelis hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada putusan No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pdg. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil Penelitian: 1. Pertimbangan majelis hakim pada kasus No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pdg. melihat pada kedudukan dari whatsapp group, menurut majelis hakim whatsapp group AKSSB hanya diperuntukkan bagi anggota AKSSB, dengan kata lain grup tersebut bersifat privat. Apabila ditelusuri lebih lanjut, dapat diketahui tidak adanya fitur pada whatsapp yang mengatur whatsapp group tersebut dalam bentuk privat atau publik. Tidak adanya aturan atau penjelasan dalam UU ITE, terutama mengenai kriteria grup percakapan yang dapat memenuhi unsur diketahui umum, sehingga hal ini menyebabkan kerancuan oleh masyarakat dan penegak hukum. 2. Pada kasus Putusan No. 218/Pid.Sus/2020/PnPdg dalam pembuktiannya menerapkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Kemudian adanya perluasan terhadap pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan diakuinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan Indonesia, pada kasus ini yaitu screenshot percakapan whatsapp group AKSSB. Kata kunci: Penghinaan, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Sosial, Putusan Bebas

Actions (login required)

View Item