HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

Sri, Rahayu (2023) HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disahkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana serta mitigasi dampak bencana karena undang-undang ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur norma terkait dengan bencana dan memberikan kewenangan kepada beberapa kementerian atau lembaga yang secara langsung tidak berada dalam kewenangan atau tugas pokok dan fungsi dari BNPB, dan apabila terjadi bencana alam, akan mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi serta menimbulkan kelambatan dalam pelaksanaan, dan tidak efektif dalam penanggulangan bencana. Selain itu, telah terjadinya perkembangan dan perubahan kebutuhan hukum dalam masyarakat Indonesia dengan disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan strategis kebencanaan, namun dalam kenyataannya masih terjadinya tumpang tindih dan kesenjangan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana. Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini Pertama, bagaimana harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan undang-undang sektoral? Kedua, bagaimana penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data secara objektif dan disajkan secara deskriptif. Pertama, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana mengalami ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Sektoral yang diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga yang membuat undang-undang, khususnya tentang bencana yang saling tumpang tindih. Kedua, penyelarasan peraturan peraturan perundang-undang di bidang penanggulangan bencana yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana penting dilakukan dan SOP atau pedoman pengelolaan bencana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item