PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DITINJAU PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Firszalma, Aulia Putra (2023) PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DITINJAU PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Coveru dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (BJab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal ternyata berdampak kepada perspektif demokrasi Pancasila. Persoalan ini muncul ketika partai politik masyarakat secara mayoritas setuju bahwasanya hanya ada satu calon yang mampu memenuhi aspirasinya. Dengan kasus tersebut untuk apa dilakukan kontestasi dalam Pilkada calon tunggal, kenapa calon tersebut tidak langsung diangkat menjadi kepala daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, kenapa terjadi peningkatan jumlah calon tunggal dalam Pilkada? Kedua, bagaimana pelaksanaan Pilkada calon tunggal dalam kerangka demokrasi Pancasila? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pertama, peningkatan calon tunggal dalam Pilkada disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan kaderisasi dan rekrutmen politik. Banyaknya partai politik yang mendukung terhadap satu calon yang sama dikarenakan partai politik menilai hanya terdapat satu calon yang memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi kepala daerah, selain itu terdapat dinasti politik yaitu dukungan mayoritas partai politik terhadap calon petahana. Peningkatan calon tunggal terjadi karena mahalnya biaya politik bagi calon perseorangan, dan ambang batas minimal yang tinggi dari calon perseorangan. Kedua, demokrasi Indonesia dalam arti formal (indirect democracy), sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Pilkada calon tunggal dalam kerangka demokrasi Pancasila adalah Pilkada tanpa pemilihan. Dalam sistem ini, calon tunggal disahkan sebagai calon kepala daerah terpilih tanpa harus dipilih. Hal ini menandakan tidak adanya kontestasi dalam sebuah pemilihan (uncontested election).

Actions (login required)

View Item