PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENAGIHAN DENDA KETERLAMBATAN ATAS PENYELESAIAN PEKERJAAN KEPADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG PAILIT

Falahdika, Rakasatutya (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENAGIHAN DENDA KETERLAMBATAN ATAS PENYELESAIAN PEKERJAAN KEPADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG PAILIT. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover Abstrak-Falahdika Rakasatutya-2120119002.pdf - Published Version Download (579kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I TESIS-FALAHDIKA RAKASATUTYA-2120119002.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (Bab VI Penutup) Penutup-Falahdika Rakasatutya-2120119002.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka-TESIS-Falahdika Rakasatutya-2120119002.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis-Falahdika Rakasatutya-2120119002.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Sifat pekerjaan konstruksi yang kompleks menyebabkan hampir semua pekerjaan konstruksi berpotensi menyimpangi isi kontrak salah satunya karena mengalami keterlambatan pekerjaan. Dalam kontrak terdapat klausul mengenai akibat hukum keterlambatan pekerjaan bagi Penyedia Jasa yaitu pengenaan sanksi denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan. Pengenaan sanksi denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan dalam praktiknya beberapa kali mengalami kendala penagihan kepada Penyedia Jasa yang telah diputus pailit. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia yang belum mengatur mengenai kedudukan piutang negara dalam kepailitan. Akibat dari belum adanya pengaturan tersebut, maka PPK sebagai wakil negara dalam proses kepailitan tersebut diposisikan sebagai kreditor konkuren. Posisi PPK sebagai kreditor konkuren menyebabkan hak pembayaran piutang negara dari Debitor berupa denda keterlambatan didapatkan setelah tanggung jawab pembayaran utang kepada Kreditor preferen. Mekanisme pembayaran utang tersebut menyebabkan perolehan piutang cukup memakan waktu, serta nominal yang diperoleh tidak sesuai dengan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang dikenakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban PPK atas kendala penagihan denda keterlambatan, kedudukan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan dalam hal terjadi pailit, serta perlindungan hukum bagi PPK atas kendala penagihan denda keterlambatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian: Pertama, untuk menentukan batasan pertanggungjawaban PPK terkait dengan penagihan denda keterlambatan, perlu terlebih dahulu ditentukan penyebab munculnya kendala penagihan. Apabila terbukti bahwa kendala disebabkan karena penyalahgunaan wewenang oleh PPK, maka ia bertanggungjawab secara pribadi dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun apabila terbukti bahwa kendala bukan disebabkan karena kesalahannya maka seharusnya ia bertanggungjawab secara jabatan dan dapat dikenakan sanksi administrasi. Kedua, Mengingat bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai denda keterlambatan, maka urutan pembayarannya disetarakan dengan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren. Ketiga, perlindungan hukum preventif bagi PPK diperoleh dari klausula dalam kontrak konstruksi serta mekanisme pencocokan piutang dalam kepailitan. Perlindungan hukum represif bagi PPK diperoleh dengan pengajuan upaya hukum kepailitan melalui permohonan kasasi atau peninjauan kasasi terhadap putusan permohonan pernyataan pailit.

Actions (login required)

View Item