AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA JASA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020)

Aprilia, Gayatri (2023) AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA JASA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak Tesis) 1. Abstrak TESIS APRILIA GAYATRI 2120119004 repository.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) 2. BAB I TESIS APRILIA GAYATRI 2120119004.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Bab IV Penutup) 3. Bab IV Penutup TESIS APRILIA GAYATRI 2120119004.pdf - Published Version Download (120kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka TESIS APRILIA GAYATRI 2120119004.pdf - Published Version Download (114kB)
	Text (Full Text Tesis) 5. Full Text Aprilia Gayatri 2120119004 turnitin.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindakan Pemerintahan yang memiliki segi hukum publik dan hukum privat tergambar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJP). Kegiatan ini yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD, yang rangkaian prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Tesis ini berfokus pada pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa, dengan mengambil studi pada pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK terhadap kontrak Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 di Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020. Pemutusan kontrak yang telah berjalan merupakan akibat hukum dari adanya pengaduan telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan penyedia jasa, dan dinyatakan benar oleh APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan, hasil wawancara dan dokumen kontrak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tindakan hukum pemerintah dalam ranah hukum publik pada tahap PBJP dari perencanaan, persiapan sampai dengan pemilihan, yang diwakili oleh PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan tidak boleh mengandung unsur kekurangan yuridis atau cacat formil (kekhilafan, penipuan atau paksaan), karena tindakannya akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Adanya kekurangan yuridis atau cacat formil pada tindakan hukum pemerintah dalam kegiatan PBJP di ranah hukum publik, menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan hukum pemerintah di ranah hukum privat yaitu saat pelaksanaan kontrak. Terbitnya kontrak Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 didahului dengan penetapan hasil pemilihan yang dikeluarkan Pokja Pemilihan sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga adanya kesalahan prosedur pemilihan dapat menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaan kontrak dengan diputusnya kontrak secara sepihak oleh PPK. Kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa merupakan kontrak baku yang formatnya telah disiapkan oleh PPK, sehingga terdapat keterbatasan dari penyedia jasa untuk turut serta menentukan isi kontrak. Pemutusan kontrak karena adanya kesalahan prosedur pemilihan yang baru terbukti saat kontrak sudah berjalan, sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tidak sejalan dengan prinsip efisien dan efektif dalam penyelenggaraan PBJP.

Actions (login required)

View Item