PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR RODA EMPAT PASAR ATAS SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Andika, Muhammad Andika Nugraha (2023) PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR RODA EMPAT PASAR ATAS SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover.....pdf - Published Version Download (355kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (BAB IV) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (Tugas Akhir full text) skripsi kompre.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sebagai salah satu kota tujuan wisata dan perdagangan, Kota Bukittinggi diarahkan mempunyai sistem perparkiran. Karena kebutuhan tersebut, pemerintah kota Bukittinggi mengeluarkan sebuah kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka pemerintah kota mengimplementasikannya dengan jalan membangun Gedung Parkir Representatif (GPR) yang berlokasi dipusat kota. Namun dalam pelaksanaan pembangunan gedung parkir ini terdapat banyak ketimpangan didalamnya, seperti masalah kontraktor yang berganti-ganti serta status tanah gedung parkir yang tidak jelas sampa saat ini dan masih berstatus pinjam pakai. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama, yaitu: Pertama, bagaimana perolehan tanah gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi? Kedua, Bagaimana proses pengadaan pembangunan gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittingi? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan empris ( yuridis sosiologis), dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yang meliputi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi. Teknk pengumpulan data yakni wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status tanah dari awal sudah dihibahkan dan status tanah sudah sepenuhnya menjadi milik pemerintah Bukittinggi, tetapi sertifikat tanah tersebut belum diserahkan kepada pemerintah Bukittinggi. Selain itu dalam proses pengadaan pembangunan gedung dari kontraktor juga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mengenai permasalah dengan kontraktor, pemerintah harus lebih ketat lagi dalam menyeleksi kontraktor yang akan ditunjuk. Karena dengan seringnya terjadi pemutusan kontrak, maka proses pembangunan gedung pun akan terhambat penyelesaiannya

Actions (login required)

View Item