IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA)

Yolanda, Deli (2023) IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. Mahkamah Konstitusi memerintahkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses penyusunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja. Hal tersebut menunjukan ketidakpatuhan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 91/PUUVXIII/2020? Kedua, bagaimana implikasi ketidakpatuhan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VXIII/2020 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara interpretasi dan diolah melalui proses editing. Hasil penelitian ini adalah pertama, dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 91/PUU-VXIII/2020 adalah kewengan mahkamah, tenggang waktu pengujian formill, kedudukan hukum para pemohon, dalam provisi; dalam pokok permohonan, konklusi, amar putusan. Kedua, implikasi ketidakpatuhan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VXIII/2020 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu merusak supremasi hukum, pembatalan keberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menghasilkan produk hukum yang cacat formil, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pembentuk undang-undang.

Actions (login required)

View Item