PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI

HANY, OSYA OCTRIEN (2015) PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 510.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PNS sebagai aparatur pemerintah harus kompeten dan profesional sesuai dinamika tuntutan masyarakat, untuk mendapatkan PNS yang profesional dan berkompeten, salah satu caranya adalah dengan melakukan pembaharuan sistem rekrutmen CPNS yang andal, transparan, dan bebas dari praktik KKN sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2215/M.PANRB/ 7/2013 tentang Reformasi Sistem Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memaksa pemerintah melakukan pembaharuan terhadap sistem pengadaan CPNS termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan diwujudkan melalui penerapan sistem CAT (Computer Assisted Test) dalam seleksi penerimaan CPNS. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana proses Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2) Apa kendala yang dihadapi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dengan adanya reformasi sistem pengadaan CPNS, seluruh rangkaian dalam proses pengadaan CPNS mengalami perubahan mulai dari tahap pengusulan dan penetapan formasi CPNS, tata cara penyusunan soal, materi ujian, dan pelaksanaan ujian, serta pengolahan dan penetapan hasil ujian sehingga berbagai stigma negatif menyangkut seleksi penerimaan CPNS secara bertahap dapat teratasi, sehingga akan tercapainya tujuan dari perubahan sistem rekrutmen tersebut dengan mewujudkan sistem seleksi penerimaan CPNS yang obyektif, transparan, dan bebas KKN. Kendala dalam pelaksanaan pengadaan PNS dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi adalah kurangnya sarana prasarana dalam seleksi ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan sistem CAT serta tidak ada regulasi yang memadai terhadap perubahan sistem seleksi penerimaan CPNS. Kedepannya diharapkan kendala terhadap sarana prasarana bisa dipenuhi dan dilakukan regulasi kembali terkait peraturan pelaksanaan pengadaan PNS agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika tuntutan masyarakat dan tujuan reformasi sistem pengadaan PNS selanjutnya berjalan lancar sebagaimana semestinya.

Actions (login required)

View Item