Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2022

Yulvia, Alika (2023) Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2022. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (BAB VI) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Full Skripsi) Full Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomen yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkaui oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.

Actions (login required)

View Item