PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019

Eka, Novriadi (2021) PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK (11).pdf - Published Version Download (364kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (685kB)
	Text (Bab V Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (5).pdf - Published Version Download (564kB)
	Text (TESIS FULL) TESIS EKA NOVRIADI OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Untuk menjaga agar pemilu diselenggarakan secara profesional dan proporsional, penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Secara normatif, penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menganut prinsip-prinsip peradilan modern. Kebijakan hukum penanganan pelanggaran kode etik melalui mekanisme persidangan terbuka tersebut telah diadopsi oleh undang-undang pemilu semenjak pemilu sebelumnya. Hanya saja, penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih dinilai mengalami berbagai persoalan dalam penegakannya, baik dari sisi penentuan subjectum litis, objectum litis, penerapan hukum acara sidang kode etik, hingga penetapan putusan oleh DKPP. Akibat ketidakpuasan terhadap performa DKPP tersebut, dalam perjalanannya beberapa Putusan DKPP diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga turut berdampak terhadap profesionalitas dan proporsionalitas serta marwah DKPP sebagai lembaga penegak etik. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menjawab dua permasalahan, yaitu : (1) Bagaimanakah penerapan hukum acara penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada pemilu tahun 2019? (2) Bagaimanakah sifat putusan DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilu tahun 2019?. Oleh karena masalah penelitian ini merupakan gejala normatif, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrin. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini berkesimpulan, pertama, penerapan hukum acara dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilihan umum tahun 2019 cenderung dilakukan secara tidak konsisten. Inkonsistensi tersebut terlihat dalam dua praktik, yaitu adanya perbedaan penerapan hukum acara pada satu perkara dengan perkara lainnya, dan adanya perbedaan antara pengaturan dalam hukum acara dengan apa yang diterapkan oleh DKPP dalam praktiknya. Kedua, sifat final dan mengikat Putusan DKPP adalah final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai pelaksana Putusan DKPP secara administratif, sebab dalam struktur kelembagaan negara DKPP hanya lembaga Tata Usaha Negara. Implikasinya, Putusan DKPP dapat diuji melalui peradilan Tata Usaha Negara. Meski demikian, pengujian Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut dianggap sebagai objek pelanggaran kode etik baru. Sebab pengaturan perihal mekanisme banding atau koreksi terhadap putusan DKPP sebagai peradilan etik pertama dan terakhir belum diatur dalam undang - undang pemilu. Kata Kunci: Kode Etik, Hukum Acara, DKPP, Pemilu

Actions (login required)

View Item