PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI TERHADAP DESA SERING KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU)

Dimas, Efendi (2023) PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI TERHADAP DESA SERING KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintahlah yang wajib menghormati Otonomi asli yang dimiliki Desa. Pemerintah Desa merupakan perwujudan dari Otonomi Desa, agar Otonomi terwujud tentunya tidak dapat dipisahkan peran seorang Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa serta masyarakat yang ada di Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Sering Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Kedua, Apa Strategi yang Dilakukan Pemerintah Desa Sering terhadap Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Empiris dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggambarkan secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan serta disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan pertama Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Sering Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Desa seiring berjalannya waktu terus menerus mengalami perubahan yang sangat signifikan di kalangan masyarakat setempat sehingga salah satu tujuan dari Otonomi Desa satu demi satu dapat terwujudkan. Hal ini ditandainya dengan terlaksananya Otonomi Desa di Desa Sering yang dilihat dari beberapa bidang pelaksanaan yaitu pelaksanaan Otonomi dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Otonomi dalam bidang pelaksanaan Pembangunan, pelaksanaan Otonomi dalam bidang Pembinaan Masyarakat serta pelaksanaan Otonomi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kedua, Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sering terhadap pembangunan berkelanjutkan berdasarkan penerapan Undang-Undang Desa ialah dengan melakukan kinerja pembangunan jalan yang menjadi prioritas yang dibutuhkan saat ini. Apabila pembangunan jalan sudah direalisasikan dengan baik maka akan dilakukannya pembangunan sarana penunjang lainnya seperti pembuatan Jembatan, Gedung Balai pertemuan Musyawarah Desa, serta pembangunan sarana pendidikan seperti gedung Sekolah Menengah Atas, gedung Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini, dan gedung-gedung lainnya. Pada akhir penelitian ini penulis memberikan saran perlu adanya identifikasi lebih mendalam dan inisiatif dari Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk lebih mengidentifikasi secara mendalam urusan pemerintahan. Serta dalam pelaksanaan kewenangan asal-usul terutama pada aspek budaya, sebaiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikan dengan membuat peraturan sebagai payung hukum yang bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada.

Actions (login required)

View Item