KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BUKITTINGGI

Daffa, Oktavian (2023) KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tindakan represif yang arogan mengenai pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat sering didengarkan dari media massa dan masyarakat. Masyarakat Kota Bukittinggi juga masih banyak yang belum memahami isi dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi landasan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kota Bukittinggi. Rumusan masalah yang dikaji pada skripsi ini yaitu : pertama, Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum? Kedua, Bagaimana pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Bukittinggi? Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yang meliputi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dan Masyarakat Kota Bukittinggi. Teknik pengumpulan data yakni wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bukittinggi sudah berjalan baik dan meningkat setiap tahunnya. Namun, masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi terkait aturan hukum di Kota Bukittinggi yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Disamping itu, perlu dilakukan evaluasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi terkait kewenangannya dalam penertiban masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah agar sesuai dengan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat Kota Bukittinggi dengan Satuan Polisi Pamong Praja saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kota Bukittinggi

Actions (login required)

View Item