EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM UPAYA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BIDANG SARANA PRASARANA DI TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH KASUS DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

WIDYA, PUTRA (2014) EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM UPAYA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BIDANG SARANA PRASARANA DI TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH KASUS DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text 123_WIDYA PUTRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (831kB)

Abstract

Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000, pasal 18 ayat (5) disebutkan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomoi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan kerangka hukum yang ada maka sebuah perencanaan pembangunan pada semua tingkatan pemerintahan harus menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif menggunakan pendekatan dua arah, yaitu: pertama, dari atas kebawah (top down) dan kedua, dari bawah ke atas (bottom up). Pembangunan adalah sebuah proses multi-dimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusiinstitusi pemerintah. Namun, akhir-akhir ini pembangunan mulai diterjemahkan secara lebih holistik. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan adanya partisipasi masyarakat secara luas yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan. Dengan paradigma ini, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan diharapkan melibatkan masyarakat. Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melalui mekanisme musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang adalah suatu forum masyarakat untuk perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, baik pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah Pusat bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Permasalahan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana pengelolaan musrenbang RKPD di Kota Payakumbuh. 2) Bagaimana efektivitas musrenbang dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat bidang sarana prasana Tujuan penelitian : 1) Mendeskripsikan pengelolaan musrenbang RKPD di Kota Payakumbuh tahun 2013. 2) Menganalisa sejauh mana efektivitas musrenbang dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat bidang sarana prasana Guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid, dilakukan pemilihan kasus. Pemilihan kasus dalam penelitian ini adalah salah satu kecamatan dari lima kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, yakni Kecamatan Payakumbuh Selatan. Pemilihan kasus ini didasarkan pada 1) Adanya ketersediaan sumber daya dan keterjangkauan 2) Kemudahan informasi dan transportasi 3) Penguasaan daerah dan informasi awal yang dimiliki terhadap lokasi penelitian. \ Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, maka data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif analitis, yakni data dan informasi diperoleh baik lisan maupun tulisan. Untuk tujuan tersebut dilakukan tabulasi, selanjutnya dihitung frekwensi, rata-rata dan persentase (%). Untuk melengkapi analisa deskriptif juga dilakukan analisis kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan dan tindakan klarifikasi terhadap berbagai informasi dan data kualitatif yang didapat melalui wawancara maupun data sekunder. Analisa dilakukan secara berulang, berlanjut dan terus menerus, sehingga terhindar dari kemungkinan salah dalam menyimpulkan sesuatu Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa pengelolaan musrenbang RKPD di Kota Payakumbuh bila dilihat dari indikator input, proses dan output menunjukkan bahwa pengelolaan musrenbang dapat dideskripsikan sebagai kegiatan yang dikelola dengan kurang baik. Sementara keefektifitasan musrenbang dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat bidang sarana prasarana dilihat dari variabel waktyu pelaksanaan, kuantitas dan kualitas menunjukkan bahwa musrenbang tidak efektif. Untuk pelaksanaan musrenbang pada masa yang akan datang disarankan, pemerintah Kota Payakumbuh perlu memperhatikan dan mempedomani kembali petunjuk pelaksanaan dan sekaligus mempertimbangkan semua usulan atau aspirasi masyarakat, dengan tetap memakai pola skala prioritas, dengan pemanfaatan dana pembangunan yang hemat dan realitas.

Actions (login required)

View Item