PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN DI KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SUMATERA BARAT

Fitri, Dafpriyeni (2017) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN DI KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) cover dan abstrak fitri.pdf - Published Version Download (526kB) | Preview
Preview	Text (bab i) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (615kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) PENUTUP.pdf - Published Version Download (369kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (349kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi full fitri dafpriyeni.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan. Salah satu wilayah perairan yang ada di Indonesia yaitu wilayah perairan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi cukup besar sebagai salah satu wilayah transportasi laut. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya tindak pidana pelayaran. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelayaran diperlukan suatu upaya penegakan hukum tindak pidana, salah satunya pada tahap penyidikan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran oleh Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat, pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur, dan bagaimana koordinasi antara penyidik tersebut. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis, dimana pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Dari penelitian yang penulis lakukan kasus yang umumnya terjadi yaitu banyaknya kapal-kapal yang berlayar tetapi sebenarnya tidak laik laut dan tidak memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) yang dapat mengakibatkan kerugian seperti halnya kecelakaan kapal yang dapat merenggut nyawa seseorang, maupun kerugian materil. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran oleh Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur pada tahun 2015 tidak melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran, dan tidak adanya koordinasi antara penyidik tersebut. Alangkah baiknya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran penyidik di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dan Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur dapat melaksanakan tugasnya dan berkoordinasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item