PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK PUBLISITAS POTRET DALAM NOVEL FANFIKSI YANG DIKOMERSIALKAN

Witriani, Witriani (2023) PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK PUBLISITAS POTRET DALAM NOVEL FANFIKSI YANG DIKOMERSIALKAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (92kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Witriani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Potret adalah hasil karya fotografi dengan objek manusia. Undang-Undang hanya memberikan perlindungan pada potret dengan objek manusia, sedangkan objek potret yang berupa benda mati tidak dianggap personal sehingga tidak termasuk dalam kategori yang dilindungi. Maka dari itu, saat sebuah novel fanfiksi yang dikomersialkan menggunakan potret tokoh terkenal sebagai kover novel, maka timbul pertanyaan apakah potret yang digunakan telah mendapatkan izin, jika tidak maka berkemungkinan terjadi pelanggaran hak atas potret. Pesona yang melekat pada diri tokoh terkenal memiliki nilai komersial yang cukup signifikan. Disinilah pentingnya hak publisitas atas keadaan diri (self hood) yang melekat pada tokoh terkenal yang perlu dipertahankan bagaikan sebuah hak milik. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hak publisitas potret menurut peraturan perundangan-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum pemilik hak publisitas potret terhadap penggunaan potret dalam novel fanfiksi yang dikomersialkan? (3) Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan hak publisitas potret di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, (1) Hak publisitas diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. (2) Selain dibuat regulasi yang mengatur hak publisitas potret, negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik potret yang terdiri dari dua perlindungan yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa pengumuman ciptaan potret, pencatatan ciptaan potret di DJKI, dan membuat perjanjian lisensi potret antara licensor dan licensee, sedangkan perlindungan represif terhadap potret yang dikomersialkan terdiri dari jalur nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) dan jalur litigasi (pengadilan). (3) Berdasarkan Pasal 54 UU Hak Cipta, pemerintah berperan melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Di Permenkumham No 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa fungsi pengawasan terlaksana saat adanya aduan dari pemilik/pemegang hak, kuasa pemilik/pemegang hak, pencipta, maupun pemegang lisensi potret akibat perubahan delik umum menjadi delik aduan dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, namun selama ini fungsi pengawasan potret belum terlaksana karena belum ada aduan dari pihak berwenang ke DJKI. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Potret, Hak Publisitas

Actions (login required)

View Item