ANALISIS PERSIAPAN PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP JENIS PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH KOTA PADANG

Fajri, Kurniawan (2023) ANALISIS PERSIAPAN PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP JENIS PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (281kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL FAJRI 1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan sektor penerimaan pajak daerah dinilai sangat cocok apabila Pemerintah Kota Padang serius dalam kesiapan untuk pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, seperti menyelaraskan komponen pajak yang berbeda dari peraturan sebelumnya serta menyiapkan skema opsen untuk penerimaan pajak tambahan. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama. Pertama, Bagaimana persiapan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan sektor pajak daerah? Kedua, Bagaimana tanggapan Pemerintah Kota Padang atas pemberlakuan opsen pajak dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian ke Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang serius terhadap pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sejumlah tahapan telah dilakukan pemerintah seperti sedang menyelesaikan pembuatan Peraturan Daerah pelaksana, melakukan kajian potensi daerah dengan berbagai pihak yang berkompeten, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak, serta bimbingan teknis kepada para pegawai pemungut pajak di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) guna memaksimalkan potensi kekayaan daerah yang ada di Kota Padang.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Primary Supervisor:	Frenadin Adegustara, S.H., M.S Gusminarti, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	UU HKPD, Pajak Daerah, Opsen
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	S1 Ilmu Hukum
Date Deposited:	08 May 2023 04:58
Last Modified:	08 May 2023 04:58
URI:	http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/202830

Actions (login required)

View Item