Rizqa Aulia, Sudirman (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT YANG TERBIT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA LAHAN GAMBUT (STUDI KASUS DI DESA DAYUN DAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK). Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (78kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (228kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (51kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (178kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
Abstract
ABSTRAK Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Namun sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan PTSL yang telah berjalan di Indonesia khususnya di Kabupaten Siak. Masyarakat yang telah memiliki Sertipikat tidak dapat melakukan perbuatan hukum jika tanahnya masuk ke dalam kawasan PIPPIB. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan primer dan bahan sekunder dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Program PTSL merupakan program pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan sertipikat. 2) Terbitnya Inpres Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL. 3) Masyarakat yang telah memiliki sertipikat dari program PTSL dan tanahnya masuk ke dalam kawasan PIPPIB, sertipikat tetap dapat dilakukan perbuatan hukum dengan membuat surat permohonan pelepasan PIPPIB ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terlebih dahulu mengajukan penerbitan Peta Analisis Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PTSL, Lahan Gambut, PIPPIB
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 05 May 2023 07:51 |
Last Modified: | 05 May 2023 07:51 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/202778 |
Actions (login required)
View Item |