PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELEPASAN HAK DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN IBUKOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Verawaty, . (2023) PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELEPASAN HAK DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN IBUKOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN-1.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (120kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (943kB)

Abstract

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah salah satunya dengan cara menyelenggarakan pembangunan. Tanah diperlukan sebagai media pembangunan. Untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan kebutuhan akan pentingnya jaminan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka tanah aset pemerintah di Ibukota Padang Pariaman harus didaftarkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1). Bagaimana penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang? (2). Bagaimana proses pelepasan hak atas tanah masyarakat dan pembayaran ganti kerugiannya? (3). Bagaimana proses pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1)Penetapan lokasi ibukota Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan Perpres No 36/2005 jo Perpres No 65/2006. Penetapan lokasinya berbentuk PP No. 79 tahun 2008. 2) Proses pelepasan hak atas tanah dan ganti kerugiannya merujuk pada Perpres No 36/2005 jo Perpres No 65/2006. Proses pelepasan hak menghadirkan masyarakat selaku pemegang hak atas tanah serta pemerintah daerah dengan membawa serta dokumen kelengkapan untuk melakukan pelepasan hak dan ganti rugi diberikan untuk bangunan dan tanaman. 3)Pelaksanaan pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah 47% dari jumlah bidang tanah yang terdaftar sebagai aset pemerintah daerah, sedangkan sisanya 53% dinyatakan belum terdaftar sebagai tanah aset pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item