Peran Nurani Perempuan Dalam Advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Maghfirah, Wardah Putri (2023) Peran Nurani Perempuan Dalam Advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (BAB 6) BAB Akhir.pdf - Published Version Download (43kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (41kB)
	Text (Skripsi Full Text) Full Skripsi 1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Masalah penelitian ini adalah tentang upaya Nurani Perempuan dalam mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2001-2012 menunjukkan terdapat 15 kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Dari 15 kasus tersebut 9 diataranya belum ada payung hukum yang memiliki substansi yang tepat, sehingga kehadiran RUU TPKS berguna untuk mengisi kekosongan payung hukum tersebut. Sejak tahun 2012 RUU TPKS mulai diinisiasi oleh Komnas Perempuan serta beberapa lembaga layanan yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL). Nurani Perempuan yang merupakan bagian dari FPL turut mengupayakan pengesahan RUU TPKS, upaya yang dilakukan Nurani Perempuan dapat dimaknai sebagai upaya advokasi kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mansour Fakih yang mengatakan bahwa terdapat 10 tahapan dalam melakukan advokasi diantaranya, membentuk kelompok kerja, mengumpulkan data, menentukan isu strategis, menggalang pendukung, merancang sasaran dan strategi, sosialisasi dan mobilisasi, sosialisasi dan publikasi media, seminar, pengaruhi pembuat kebijakan, mendesak perubahan kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik. Hasil penelitian ini yaitu dari sepuluh tahapan advokasi, hanya tujuh peran yang dilakukan oleh Nurani Perempuan. tiga tahapan lainnya hanya bisa dilakukan oleh kelompok kerja advokasi. Sebagai satu-satunya mitra Komnas Perempuan di Sumatera Barat, Nurani Perempuan lah yang menggagas terlaksananya advokasi RUU TPKS Sumatera Barat. Di Nasional, Nurani Perempuan melakukan kerja sama dengan Komnas Perempuan dan LSM lainnya dalam melakukan kegiatan advokasi, seperti melakukan lobi ke DPRD dan Presiden, serta terlibat dalam penulisan naskah akademik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan sebagai LSM yang berada di tingkat lokal, Nurani Perempuan memiliki peran di tingkat nasional, diantaranya melakukan lobi ke DPR dan Presiden, serta berkontribusi dalam penulisan Naskah Akademik. Selain itu, Nurani Perempuan memiliki peran yang cukup kuat dalam melakukan advokasi di Sumatera Barat. Mulai dari membentuk jaringan advokasi, menggalang dukungan dari DPRD Sumbar, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat, melakukan sosialisi dan seminar. Meskipun demikian, tidak semua peran dalam advokasi dapat Nurani Perempuan lakukan.

Actions (login required)

View Item