PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENENTUAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM

Fadhila Zahra, Zhafira (2023) PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENENTUAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hak atas kesejahteraan sosial merupakan Hak Asasi Manusia. Pemenuhan mengenai hak kesejahteraan sosial merupakan amanah dari Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam termasuk daerah yang mendapat bantuan PKH karena sebagian besar masyarakat terkendala dalam memenuhi kebutuhan dasar. Terkait penentuan penerima PKH di Kecamatan Banuhampu ada ditemukan yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin yang telah ditetapkan pihak pusat serta ditemukan masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial dalam penentuan penerima PKH di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?, Kedua, Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai hak atas kesejahteraan sosial penentuan penerima PKH di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi penerima PKH di Kecamatan Banuhampu berdasarkan kriteria fakir miskin hanya beberapa kriteria yang terpenuhi, sehingga belum terpenuhi secara optimal. Serta masih ditemukan masyarakat tidak mampu di Kecamatan Banuhampu yang tidak terdaftar dalam DTKS yang menimbulkan kecemburuan sosial. Kedua, Pengaturan yang ideal terhadap hak atas kesejahteraan sosial dalam penentuan penerima PKH di Kecamatan Banuhampu yaitu dapat memperketat fungsi pengawasan dari Dinas Sosial dan adanya lembaga pengawas eksternal yang bersifat netral. Saran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat berkoordinasi terkait pengecekan data fakir miskin dan sinkronisasi data dalam DTKS agar menghindari terjadiya manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran untuk bantuan PKH serta selektif dalam hal penentuan penerima PKH agar bermanfaat untuk masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Serta menambah jumlah pendamping PKH di Kecamatan Banuhampu agar kinerja di lapangan dapat berjalan dengan lancar terutama penentuan penerima PKH di Kecamatan Banuhampu

Actions (login required)

View Item