KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: STUDI KASUS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN KOTA PADANG

Wiska, Nofal (2023) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: STUDI KASUS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK(6).pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (BAB 1) BAB I(3).pdf - Published Version Download (799kB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA(5).pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Full Text) FULL TEXT1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Titik lemah dari implementasi keterbukaan informasi publik, berada di kebijakan pemerintah dan kepala daerah. Khusus kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistim dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan stakeholders untuk keterbukaan informasi publik.Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam melihat kebijakan kepala daerah sebagai political will di Pesisir Selatan dan Kota Padang dilihat dari (a) aspek regulasi dan perangkat keputusan yang dibuat merupakan titik tolak bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik, (b) pemahaman yang sama pada agenda formal, sehingga masalah yang muncul menjadi masalah publik untuk diagendakan menjadi kebijakan publik. ( c) Insentif dan disinsentif pendukung terkait dengan kepatuhan implementator dalam menerapkan kebijakan publik dan (d) bagaimana kepala daerah mengorkestrasi komitmen bersama melalui pendanaan dan sanksi dan penerapan kebijakan, mekanisme penegakan hukum disertai sanksi yang jelas, serta ada dukungan dari pelaksana kebijakan atau birokrat. Pesisir Selatan menjalankan empat aspek tersebut sehingga memunculkan political will kepala daerah dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik di level birokrasi. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Padang yang belum memiliki sistim layanan informasi memadai, karena tidak ada political will kepala daerah. Keberhasilan Pesisir Selatan melaksanakan kebijakan KIP ini tidak terlepas dari Commitment of political leaders, Organizational capacity, The Commitment of implementers dan Support from interest group. Sedangkan kegagalan Pemko Padang dalam menerapkan KIP dihambat oleh faktor banyaknya ‘pemain’ (aktors) yang terlibat, komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dan perubahan kepemimpinan. Kata Kunci : political will, Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik

Actions (login required)

View Item