PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Atika, Afani (2023) PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I .pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (37kB)
	Text (Daftarv Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (Srkipsi Full Text) Skruipsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak perempuan dan anak merupakan bagaian dari hak asasi manusia yang juga patut dilindungi dan dipenuhi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah, Pertama, Bagaimana pengaturan terkait hak perempuan dan anak? Kedua, Bagaimana pemenuhan hak terkait perlindungan perempuan dan anak oleh pemerintah Kota Sawahlunto? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilihat melalui penelitian hukun dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta serta penerapannya di lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelakan bahwa pertama, pengaturan hak perempuan terdapat dalam Pasal 28H dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 45 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 76, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, pengaturan terkait hak anak terdapat dalam 28B dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua, pemenuhan hak perempuan dan anak yang dilakukan oleh Kota Sawahlunto dilakukan dengan diadakannya beberapa program diantaranya; Sekolah Istri Teladan Sawahlunto (SILO), Pembentukan Sekolah Ramah Anak, Mesjid Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Ruang Bermain Anak juga dibentuknya Forum Anak Kota Arang. Pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto masih belum dapat optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak perempuan dan anak Kota Sawahlunto. Berbagai kendala yang ditemui pada pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan upaya pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Sawahlunto. Berbagai faktor tersebut yakni, faktor sumber daya pada aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial, faktor komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi. Kata Kunci :Pemenuhan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan, Perempuan, Anak

Actions (login required)

View Item