IMPLEMENTASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

AHMAD, IQBAL (2016) IMPLEMENTASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) 1 Cover Print + Abstrak.pdf - Published Version Download (145kB) | Preview
Preview	Text (bab i) 2 BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (390kB) | Preview
Preview	Text (bab v) 3 BAB V (KESIMPULAN,PENUTUP).pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) 4 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
	Text (skripsi full text) 5 Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (905kB)

Abstract

Implementasi Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang (Ahmad Iqbal. 111 011 2178, Fakultas Hukum Unand, 64 Halaman) ABSTRAK Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) tercantum hak-hak narapidana, pada huruf b dan d dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani serta mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, tentulah lembaga pemasyarakatan harus menjamin pelayanan kesehatan tersebut, baik secara pencegahan maupun penanggulangan masalah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan, memberikan definisi tentang kesehatan yang maknanya bahwa kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya terhadap kesehatan demi mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu keadaan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada narapidana dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum nasional. Dalam hal standar pelayanan pemasyarakatan di bidang kesehatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah : 1. Bagaimanakah implementasi hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang; 2. Apakah yang menjadi hambatan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang; Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa: 1. Bahwa pengimplementasian hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan beberapa terlaksana, Namun ada beberapa bagian-bagian yang masih perlu perbaikan dan juga beberapa bagian yang tidak ada / tidak terlaksana , terutama bagian-bagian: Penggantian dan pemberian pakaian untuk narapidana, Pemberian makanan yang sehat, bergizi, serta bervariasi, Layanan terapi ARV, TB, HIV, Rehabilitasi NAPZA. 2. Hambatan petugas lembaga pemasyarakatan yaitu , kuantitas sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang di rasakan sangat kurang dan anggaran kesehatan yang kurang memadai.

Actions (login required)

View Item